Pages
Posts by category
- Category: Blog
- Penjelasan Aturan Tambahan UUD 1945
- Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945
- Penjelasan Pasal 37 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 35 Dam 36 Sampai 36C UUD 1945
- Penjelasan Pasal 34 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 33 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 32 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 31 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 30 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 29 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 28 Sampai 28J UUD 1945
- Penjelasan Pasal 27 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 26 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
- Penjelasan Pasal 24 Sampai 24C UUD 1945
- Penjelasan Pasal 23 Sampai 23G UUD 1945
- Penjelasan Pasal 22 Sampai 22E UUD 1945
- Penjelasan Pasal 21 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
- Penjelasan Pasal 19 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 18, 18A Dan 18B UUD 1945
- Penjelasan Pasal 17 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 16 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 15 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 14 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 13 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 12 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 11 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 10 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 9 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 8 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 7, 7A, 7B Dan 7C UUD 1945
- Penjelasan Pasal 6 Dan 6A UUD 1945
- Penjelasan Pasal 5 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 4 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 3 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 2 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 1 UUD 1945
- Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan UUD 1945
- Naskah UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- Pasal 36, 36A, 36B Dan 36C UUD 1945
- Pasal 35 UUD 1945
- Pasal 34 UUD 1945
- Pasal 33 UUD 1945
- Pasal 32 UUD 1945
- Pasal 31 UUD 1945
- Pasal 30 UUD 1945
- Pasal 29 UUD 1945
- Pasal 28 Sampai 28J UUD 1945
- Pasal 27 UUD 1945
- Pasal 26 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
- Pasal 24, 24A, 24B Dan 24C UUD 1945
- Penjelasan Pasal 23 Sampai Pasal 23G UUD 1945
- Pasal 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22D Dan 22E UUD 1945
- Pasal 21 UUD 1945
- Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
- Pasal 19 UUD 1945
- Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
- Pasal 16 UUD 1945
- Pasal 17 UUD 1945
- Pasal 15 UUD 1945
- Pasal 14 UUD 1945
- Pasal 13 UUD 1945
- Pasal 12 UUD 1945
- Pasal 11 UUD 1945
- Pasal 10 UUD 1945
- Pasal 9 UUD 1945
- Pasal 8 UUD 1945
- Pasal 7, 7A, 7B dan 7C UUD 1945
- Pasal 6 dan 6A UUD 1945
- Pasal 5 UUD 1945
- Pasal 4 UUD 1945
- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 2 UUD 1945
- Pasal 1 UUD 1945
- Perubahan Ketiga UUD 1945 ( Pasal-Pasal )
- Perubahan Kedua UUD 1945 ( Pasal-Pasal )
- Perubahan Pertama UUD 1945 ( Pasal-Pasal)
- SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA ( NASKAH ASLI )
- PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- NASKAH UUD 1945
- NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 16 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 15 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 14 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 13 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 12 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 11 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 10 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 9 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 8 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 7 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 6 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 5 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 4 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 3 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 2 NASKAH ASLI UUD 1945
- BAB 1 NASKAH ASLI UUD 1945
- TAMPILAN BETA LIMC4U.COM
- Peraturan Hukum Pidana
- TAP MPR
- UUD 1945
- Contact Us
- About Us
- Privacy Policy
- Term Of Services
- Pemberitahuan
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/2002
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2002
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2002
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003 PASAL 2 (II)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003 PASAL 1 (I)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 7 (VII)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 6 (VI)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 5 (V)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 4 (IV)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 3 (III)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 2 (II)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 1 (I)
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB VIII (8) Tentang
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB IX (9) Tentang Pelanggaran Pelayaran
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB VII (7) Tentang Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman Dan Pekarangan
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB VI (6) Tentang Pelanggaran Kesusilaan
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB V (5) Tentang Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB IV (4) Tentang Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB III (3) Tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB II (2) Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum
- Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB I (1) Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXXI (31) Tentang Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai BAB
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXX (30) Tentang Pemudahan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIXA (29A) Tentang Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIX (29) Tentang Kejahatan Pelayaran
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXVIII (28) Tentang Kejahatan Jabatan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXVII (27) Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXVI (26) Tentang Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXV (25) Tentang Perbuatan Curang
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIV(24) Tentang Penggelapan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIII (23) Tentang Pemerasan Dan Pengancaman
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXII (22) Tentang Pencurian
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXI (21) TentangMenyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XX (20) Tentang Penganiyaan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XIX (19) Tentang Kejahatan Terhadap Nyawanya
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XVIII (18) Tentang Kejahatan Tentang Kemerdekaan Orang
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XVII (17) Tentang Membuka Rahasia
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XVI (16) Tentang Penghinaan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XV (15) Tentang Meninggalkan Orang Yang Perlu Di Tolong
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XIV (14) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XIII (13) Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XII (12) Tentang Pemalsuan Surat
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XI (11) Tentang Pemalsuan Materai Dan Merek
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB X (10) Tentang Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB IX (9) Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB VIII (8) Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB VII (7) Tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB VI (6) Tentang Perkelahian Tanding
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB V (5) Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
- About Us
- Privacy Policy
- Contact Us
- Sitemap
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB IV (4) Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB III (3) Tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB II (2) Tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
- Buku Kedua (Kejahatan) : BAB I (1) Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB IX (9) Dan Aturan Penutup Tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB VIII (8) Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB VII (7) Tentang Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB VI (6) Tentang Perbarengan Tindak Pidana
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB V (5) Tentang Pernyataan Dalam Tindak Pidana
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB IV (4) Tentang Percobaan
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB III (3) Tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB II (2) Tentang Pidana
- Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB I (1) Tentang Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan
- Pasal-Pasal Ketetapan MRI RI Nomor VIII/8 Tahun 2001
- Bab 4,5 dan 6 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
- Bab 3 Ketetapan MPR RI Nomor 7 Tahun 2001
- Bab 2 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
- Bab 1 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
- Pasal-Pasal Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
- Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2000
- Pasal-Pasal Bab 2 dan 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2000
- Pasal-Pasal Bab 1 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2000
- Bab 3,4,5 Ketetapan MPR Nomor VI/6 Tahun 2001
- Bab 2 Ketetapan MPR Nomor VI/6 Tahun 2001
- Bab 1 Ketetapan MPR RI Nomor VI/6 Tahun 2001
- Ketetapan MPR RI Nomor VI/6 Tahun 2001
- Keterapan MPR RI Nomor VI/6 Tahun 2000
- Ketetapan MPR RI Nomor V/5 Tahun 2000
- Ketetapan MPR RI Nomor III/3 Tahun 2000
- Ketetapan MPR Nomor XVI/6 Tahun 1998
- Ketetapam MPR Nomor V/5 Tahun 1999
- Pasal-Pasal Dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/16 Tahun 1998
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/5 tahun 1999
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
- Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Tuntutan Reformasi, Latar Belakang, Tujuan Perubahan dan Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945
- Lembaga-Lembaga Negara yang Memegang kekuasaan Menurut UUD 1945
- Negara Kesatuan Republik Indonesia
- NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- Lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahum 1945
- Kewengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Kewajiban dan Wewenang Mahkama Agung (MA), Komisi Yudisial dan Mahkama Konstitusi (MK) sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KETETAPAN MPR RI NOMOR 1/MPR/2003
- Fungsi, Wewenang Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD 1945
- Fungsi, Wewenang Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD 1945
- Bagian-Bagian UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan
- ATRIBUT KENEGARAAN
- Asal Mula Pengangkatan Anggota Hakim Konstitusi
- Tugas dan Wewenang MPR sebelum dan sesudah Perubahan UUD1945
- Penjelasan pasal 35 sampai 36 UUD 1945
- penjelasan pasal 37 UUD 1945
- penjelasan pasal 34 UUD 1945
- penjelasan pasal 32 UUD 1945
- penjelasan pasal 33 UUD 1945
- penjelasan pasal 30 UUD 1945
- penjelasan pasal 31 UUD 1945
- penjelasan pasal 28A sampai 28J UUD 1945
- penjelasan pasal 27 UUD 1945
- penjelasan pasal 24B UUD 1945
- penjelasan pasal 26 UUD 1945
- penjelasan pasal 24C UUD 1945
- penjelasan pasal 25 dan 25A UUD 1945
- penjelasan pasal 24 UUD 1945
- penjelasan pasal 24A UUD 1945
- penjelasan pasal 23 dan 23A UUD 1945
- penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945
- penjelasan pasal 22B UUD 1945
- penjelasan pasal 22C dan 22D UUD 1945
- penjelasan pasal 22E UUD 1945
- penjelasan pasal 21 UUD 1945
- penjelasan pasal 22 UUD 1945
- penjelasan pasal 22A UUD 1945
- penjelasan pasal 19 UUD 1945
- penjelasan pasal 20A UUD 1945
- penjelasan pasal 20 UUD 1945
- penjelasan pasal 18B UUD 1945
- penjelasan pasal 18A UUD 1945
- penjelasan pasal 18 UUD 1945
- penjelasan pasal 16 UUD 1945
- penjelasan pasal 17 UUD 1945
- Penjelasan Pasal aturan tambahan UUD 1945
- penjelasan pasal 15 UUD 1945
- Rumusan Pasal 29 UUD 1945
- NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- penjelasan aturan peralihan UUD 1945
- Rumusan Perubahan Pasal 7,7A,7B dan 7C UUD 1945 Beserta Penjelasan
- Tujuan Perubahan UUD 1945
- Rumusan Pasal 12,13 dan 14 UUD 1945 Beserta Penjelasan
- Rumusan Pasal 9 UUD 1945
- Penjelasan pasal 6 dan 6A UUD 1945
- Penjelasan Rumusan Pasal 10 dan 11 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 8 UUD 1945
- Penjelasan Pasal 3 UUD 1945
- Penjelasan pasal 5 UUD 1945
- Penjelasan Pasal UUD 1945 untuk Pasal 2
- Penjelasan Pasal 1 UUD 1945
- NASKAH PEMBUKAAN UUD 1945
- Proses Perubahan UUD 1945
- Hasil Perubahan Dan Naskah Asli UUD 1945
- Dasar Yuridis Dan Kesepakatan Dasar Dalam Perubahan UUD 1945
- Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Perubahan UUD 1945
- Category: UU
- Category: UUD
- Category: NASKAH ASLI
- Category: NASKAH LENGKAP
- Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- Pasal 36, 36A, 36B, dan 36C UUD 1945
- Pasal 35 UUD 1945
- Pasal 34 UUD 1945
- Pasal 33 UUD 1945
- Pasal 32 UUD 1945
- Pasal 31 UUD 1945
- Pasal 30 UUD 1945
- Pasal 29 UUD 1945
- Pasal 28 Sampai 28J UUD 1945
- Pasal 27 UUD 1945
- Pasal 26 UUD 1945
- Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
- Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C UUD 1945
- Pasal 23 Sampai Pasal 23G UUD 1945
- Pasal 22, 22A, 22B, 22C, 22D, dan 22E UUD 1945
- Pasal 21 UUD 1945
- Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
- Pasal 19 UUD 1945
- Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
- Pasal 17 UUD 1945
- Pasal 16 UUD 1945
- Pasal 15 UUD 1945
- Pasal 14 UUD 1945
- Pasal 13 UUD 1945
- Pasal 12 UUD 1945
- Pasal 11 UUD 1945
- Pasal 10 UUD 1945
- Pasal 9 UUD 1945
- Pasal 8 UUD 1945
- Pasal 7,7A,7B dan 7C UUD 1945
- Pasal 6 Dan 6A UUD 1945
- Pasal 5 UUD 1945
- Pasal 4 UUD 1945
- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 2 UUD 1945
- Pasal 1 UUD 1945
- Category: PENJELASAN PASAL
- Category: PERUBAHAN KEDUA
- Category: PERUBAHAN KEEMPAT
- Category: PERUBAHAN KETIGA
- Category: UMUM