Sitemap

• About Me
• Contact
• Laman Contoh
• LIMC4U | Laws In My Country For You
• Privacy Policy
• Sitemap
• Terms Of Service

Posts by category

• Category: Blog
  • Penjelasan Aturan Tambahan UUD 1945
  • Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 37 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 35 Dam 36 Sampai 36C UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 34 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 33 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 32 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 31 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 30 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 29 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 28 Sampai 28J UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 27 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 26 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 24 Sampai 24C UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 23 Sampai 23G UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 22 Sampai 22E UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 21 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 19 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 18, 18A Dan 18B UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 17 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 16 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 15 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 14 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 13 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 12 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 11 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 10 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 9 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 8 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 7, 7A, 7B Dan 7C UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 6 Dan 6A UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 5 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 4 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 3 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 2 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 1 UUD 1945
  • Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan UUD 1945
  • Naskah UUD 1945
  • Pasal 37 UUD 1945
  • Pasal 36, 36A, 36B Dan 36C UUD 1945
  • Pasal 35 UUD 1945
  • Pasal 34 UUD 1945
  • Pasal 33 UUD 1945
  • Pasal 32 UUD 1945
  • Pasal 31 UUD 1945
  • Pasal 30 UUD 1945
  • Pasal 29 UUD 1945
  • Pasal 28 Sampai 28J UUD 1945
  • Pasal 27 UUD 1945
  • Pasal 26 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
  • Pasal 24, 24A, 24B Dan 24C UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 23 Sampai Pasal 23G UUD 1945
  • Pasal 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22D Dan 22E UUD 1945
  • Pasal 21 UUD 1945
  • Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
  • Pasal 19 UUD 1945
  • Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
  • Pasal 16 UUD 1945
  • Pasal 17 UUD 1945
  • Pasal 15 UUD 1945
  • Pasal 14 UUD 1945
  • Pasal 13 UUD 1945
  • Pasal 12 UUD 1945
  • Pasal 11 UUD 1945
  • Pasal 10 UUD 1945
  • Pasal 9 UUD 1945
  • Pasal 8 UUD 1945
  • Pasal 7, 7A, 7B dan 7C UUD 1945
  • Pasal 6 dan 6A UUD 1945
  • Pasal 5 UUD 1945
  • Pasal 4 UUD 1945
  • Pasal 3 UUD 1945
  • Pasal 2 UUD 1945
  • Pasal 1 UUD 1945
  • Perubahan Ketiga UUD 1945 ( Pasal-Pasal )
  • Perubahan Kedua UUD 1945 ( Pasal-Pasal )
  • Perubahan Pertama UUD 1945 ( Pasal-Pasal)
  • SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA ( NASKAH ASLI )
  • PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  • NASKAH UUD 1945
  • NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 16 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 15 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 14 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 13 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 12 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 11 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 10 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 9 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 8 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 7 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 6 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 5 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 4 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 3 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 2 NASKAH ASLI UUD 1945
  • BAB 1 NASKAH ASLI UUD 1945
  • TAMPILAN BETA LIMC4U.COM
  • Peraturan Hukum Pidana
  • TAP MPR
  • UUD 1945
  • Contact Us
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Term Of Services
  • Pemberitahuan
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/2002
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2002
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2002
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003 PASAL 2 (II)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003 PASAL 1 (I)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2003
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 7 (VII)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 6 (VI)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 5 (V)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 4 (IV)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 3 (III)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 2 (II)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 PASAL 1 (I)
  • KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB VIII (8) Tentang
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB IX (9) Tentang Pelanggaran Pelayaran
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB VII (7) Tentang Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman Dan Pekarangan
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB VI (6) Tentang Pelanggaran Kesusilaan
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB V (5) Tentang Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB IV (4) Tentang Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB III (3) Tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB II (2) Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum
  • Buku Ketiga (Pelanggaran) : BAB I (1) Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXXI (31) Tentang Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai BAB
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXX (30) Tentang Pemudahan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIXA (29A) Tentang Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIX (29) Tentang Kejahatan Pelayaran
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXVIII (28) Tentang Kejahatan Jabatan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXVII (27) Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXVI (26) Tentang Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXV (25) Tentang Perbuatan Curang
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIV(24) Tentang Penggelapan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXIII (23) Tentang Pemerasan Dan Pengancaman
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXII (22) Tentang Pencurian
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XXI (21) TentangMenyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XX (20) Tentang Penganiyaan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XIX (19) Tentang Kejahatan Terhadap Nyawanya
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XVIII (18) Tentang Kejahatan Tentang Kemerdekaan Orang
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XVII (17) Tentang Membuka Rahasia
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XVI (16) Tentang Penghinaan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XV (15) Tentang Meninggalkan Orang Yang Perlu Di Tolong
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XIV (14) Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XIII (13) Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XII (12) Tentang Pemalsuan Surat
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB XI (11) Tentang Pemalsuan Materai Dan Merek
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB X (10) Tentang Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB IX (9) Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB VIII (8) Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB VII (7) Tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB VI (6) Tentang Perkelahian Tanding
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB V (5) Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Sitemap
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB IV (4) Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB III (3) Tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB II (2) Tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
  • Buku Kedua (Kejahatan) : BAB I (1) Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB IX (9) Dan Aturan Penutup Tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB VIII (8) Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB VII (7) Tentang Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB VI (6) Tentang Perbarengan Tindak Pidana
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB V (5) Tentang Pernyataan Dalam Tindak Pidana
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB IV (4) Tentang Percobaan
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB III (3) Tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB II (2) Tentang Pidana
  • Buku Kesatu (Aturan Umum) : BAB I (1) Tentang Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan
  • Pasal-Pasal Ketetapan MRI RI Nomor VIII/8 Tahun 2001
  • Bab 4,5 dan 6 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
  • Bab 3 Ketetapan MPR RI Nomor 7 Tahun 2001
  • Bab 2 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
  • Bab 1 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
  • Pasal-Pasal Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2001
  • Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2000
  • Pasal-Pasal Bab 2 dan 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2000
  • Pasal-Pasal Bab 1 Ketetapan MPR RI Nomor VII/7 Tahun 2000
  • Bab 3,4,5 Ketetapan MPR Nomor VI/6 Tahun 2001
  • Bab 2 Ketetapan MPR Nomor VI/6 Tahun 2001
  • Bab 1 Ketetapan MPR RI Nomor VI/6 Tahun 2001
  • Ketetapan MPR RI Nomor VI/6 Tahun 2001
  • Keterapan MPR RI Nomor VI/6 Tahun 2000
  • Ketetapan MPR RI Nomor V/5 Tahun 2000
  • Ketetapan MPR RI Nomor III/3 Tahun 2000
  • Ketetapan MPR Nomor XVI/6 Tahun 1998
  • Ketetapam MPR Nomor V/5 Tahun 1999
  • Pasal-Pasal Dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/16 Tahun 1998
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/5 tahun 1999
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
  • Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • Tuntutan Reformasi, Latar Belakang, Tujuan Perubahan dan Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945
  • Lembaga-Lembaga Negara yang Memegang kekuasaan Menurut UUD 1945
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  • Lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahum 1945
  • Kewengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  • Kewajiban dan Wewenang Mahkama Agung (MA), Komisi Yudisial dan Mahkama Konstitusi (MK) sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • KETETAPAN MPR RI NOMOR 1/MPR/2003
  • Fungsi, Wewenang Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD 1945
  • Fungsi, Wewenang Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut UUD 1945
  • Bagian-Bagian UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan
  • ATRIBUT KENEGARAAN
  • Asal Mula Pengangkatan Anggota Hakim Konstitusi
  • Tugas dan Wewenang MPR sebelum dan sesudah Perubahan UUD1945
  • Penjelasan pasal 35 sampai 36 UUD 1945
  • penjelasan pasal 37 UUD 1945
  • penjelasan pasal 34 UUD 1945
  • penjelasan pasal 32 UUD 1945
  • penjelasan pasal 33 UUD 1945
  • penjelasan pasal 30 UUD 1945
  • penjelasan pasal 31 UUD 1945
  • penjelasan pasal 28A sampai 28J UUD 1945
  • penjelasan pasal 27 UUD 1945
  • penjelasan pasal 24B UUD 1945
  • penjelasan pasal 26 UUD 1945
  • penjelasan pasal 24C UUD 1945
  • penjelasan pasal 25 dan 25A UUD 1945
  • penjelasan pasal 24 UUD 1945
  • penjelasan pasal 24A UUD 1945
  • penjelasan pasal 23 dan 23A UUD 1945
  • penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945
  • penjelasan pasal 22B UUD 1945
  • penjelasan pasal 22C dan 22D UUD 1945
  • penjelasan pasal 22E UUD 1945
  • penjelasan pasal 21 UUD 1945
  • penjelasan pasal 22 UUD 1945
  • penjelasan pasal 22A UUD 1945
  • penjelasan pasal 19 UUD 1945
  • penjelasan pasal 20A UUD 1945
  • penjelasan pasal 20 UUD 1945
  • penjelasan pasal 18B UUD 1945
  • penjelasan pasal 18A UUD 1945
  • penjelasan pasal 18 UUD 1945
  • penjelasan pasal 16 UUD 1945
  • penjelasan pasal 17 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal aturan tambahan UUD 1945
  • penjelasan pasal 15 UUD 1945
  • Rumusan Pasal 29 UUD 1945
  • NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  • penjelasan aturan peralihan UUD 1945
  • Rumusan Perubahan Pasal 7,7A,7B dan 7C UUD 1945 Beserta Penjelasan
  • Tujuan Perubahan UUD 1945
  • Rumusan Pasal 12,13 dan 14 UUD 1945 Beserta Penjelasan
  • Rumusan Pasal 9 UUD 1945
  • Penjelasan pasal 6 dan 6A UUD 1945
  • Penjelasan Rumusan Pasal 10 dan 11 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 8 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal 3 UUD 1945
  • Penjelasan pasal 5 UUD 1945
  • Penjelasan Pasal UUD 1945 untuk Pasal 2
  • Penjelasan Pasal 1 UUD 1945
  • NASKAH PEMBUKAAN UUD 1945
  • Proses Perubahan UUD 1945
  • Hasil Perubahan Dan Naskah Asli UUD 1945
  • Dasar Yuridis Dan Kesepakatan Dasar Dalam Perubahan UUD 1945
  • Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Perubahan UUD 1945
• Category: UU
  • Category: Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
    • Penjelasan Pasal 34 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 33 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 32 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 31 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 30 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 29 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 28 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 27 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 26 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 25 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 24 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 23 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 22 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 21 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 20 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 19 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 18 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 17 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 16 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 15 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 14 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 13 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 12 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 11 UU RI No 1 Tahun 1974
    • BAB Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 10 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 9 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 8 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 7 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 6 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 5 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 4 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 3 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 2 UU RI No 1 Tahun 1974
    • Penjelasan Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974
• Category: UUD
  • Category: NASKAH ASLI
    • Naskah Pembukaan UUD 1945
    • Bab 16 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 15 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 14 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 13 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 12 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 11 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 10 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 9 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 8 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 7 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 6 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 4 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 3 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 2 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Bab 1 Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945
    • Category: PASAL DAN AYAT
      • Pasal Dan Ayat UUD 1945 ( Naskah Asli )
  • Category: NASKAH LENGKAP
    • Aturan Peralihan Dan Aturan Tambahan UUD 1945
    • Pasal 37 UUD 1945
    • Pasal 36, 36A, 36B, dan 36C UUD 1945
    • Pasal 35 UUD 1945
    • Pasal 34 UUD 1945
    • Pasal 33 UUD 1945
    • Pasal 32 UUD 1945
    • Pasal 31 UUD 1945
    • Pasal 30 UUD 1945
    • Pasal 29 UUD 1945
    • Pasal 28 Sampai 28J UUD 1945
    • Pasal 27 UUD 1945
    • Pasal 26 UUD 1945
    • Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
    • Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C UUD 1945
    • Pasal 23 Sampai Pasal 23G UUD 1945
    • Pasal 22, 22A, 22B, 22C, 22D, dan 22E UUD 1945
    • Pasal 21 UUD 1945
    • Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
    • Pasal 19 UUD 1945
    • Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945
    • Pasal 17 UUD 1945
    • Pasal 16 UUD 1945
    • Pasal 15 UUD 1945
    • Pasal 14 UUD 1945
    • Pasal 13 UUD 1945
    • Pasal 12 UUD 1945
    • Pasal 11 UUD 1945
    • Pasal 10 UUD 1945
    • Pasal 9 UUD 1945
    • Pasal 8 UUD 1945
    • Pasal 7,7A,7B dan 7C UUD 1945
    • Pasal 6 Dan 6A UUD 1945
    • Pasal 5 UUD 1945
    • Pasal 4 UUD 1945
    • Pasal 3 UUD 1945
    • Pasal 2 UUD 1945
    • Pasal 1 UUD 1945
  • Category: PENJELASAN PASAL
    • Penjelasan Aturan Tambahan UUD 1945
    • Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 37 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 35 Dan 36 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 34 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 33 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 32 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 31 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 30 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 29 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 28 Sampai Pasal 28J UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 27 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 26 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 25 Dan 25A UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 24 Sampai Pasal 24C UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 23 Sampai Pasal 23G UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 22 Sampai Pasal 22E UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 21 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 20 Dan 20A UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 19 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 18 Sampai Pasal 18B UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 17 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 16 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 15 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 14 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 13 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 12 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 11 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 10 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 9 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 8 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 7 Sampai Pasal 7C UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 6 Dan 6A UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 5 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 4 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 3 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 2 UUD 1945
    • Penjelasan Pasal 1 UUD 1945
  • Category: PERUBAHAN KEDUA
    • Pasa-Pasal Perubahan Kedua UUD 1945
  • Category: PERUBAHAN KEEMPAT
    • Pasal-Pasal Perubahan Keempat UUD 1945
  • Category: PERUBAHAN KETIGA
    • Pasa-Pasal Perubah Ketiga UUD 1945
  • Category: UMUM
    • Tujuan Perubahan UUD 1945
    • Proses Perubahan UUD 1945
    • Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Perubahan UUD 1945
    • Kesepakatan Dasar Dalam Perubahan UUD 1945
    • Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945