5.    Bab Kementerian Negara Sebelum diubah Bab tentang Kementerian Negara terdiri dari satu pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan...

Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan kekuasaan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung...

Pemberian tanda kehormatan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan Presiden memberikan tanda kehormatan diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 15 dengan...

Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa...

Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain Sebelum diubah, ketentuan tentang pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu...

Keadaan bahaya (TETAP) Rumusan pasal ini sebagai berikut. Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Untuk melengkapi Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001),...