Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar...

Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau...

Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1...

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia...

Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan...

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ( Cukup...

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang...

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada...

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,...

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar...